Mantan Perdana Menteri Thailand, Chavalit Yongchaiyud, mengungkapkan mayoritas Muslim di Thailand Selatan tak ingin memisahkan diri. ''Mereka hanya menginginkan keadilan dan perlakuan lebih baik dari pemerintah pusat,'' katanya.
Chavalit yang dikutip The Nation, Jumat (26/6), menyatakan hanya Pattani United Liberation Organization (PULO), yang berpikir tentang pemisahan diri. Namun Muslim yang tinggal di sejumlah provinsi di selatan yaitu Pattani, Narathiwat, Yala, dan Songhkla tak menginginkan pemisahan diri.
Bahkan, kata Chavalit, Barisan Revolusi Nasional (BRN), salah satu gerakan kemerdekaan di Pattani, mendesak pemerintah Thailand berlaku adil pada warga di wilayah selatan. Dalam suratnya, kata dia, BRN meminta pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva berlaku adil.
Sementara, sejumlah sumber keamanan Thailand yang dikutip Bangkok Post, mengungkapkan bahwa kelompok perlawanan di selatan mengancam keselamatan dua hakim yang menangani kasus Tak Bai, yaitu peristiwa pembantaian terhadap Muslim yang terjadi pada 25 Oktober 2004 dan menewaskan 85 orang.
Pada 29 Mei lalu, pengadilan menyatakan bahwa aparat keamanan yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa itu dinyatakan bebas. Hakim menyatakan mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian, mereka tak melanggar hukum.
Intlijen kementerian dalam negeri telah mengirimkan surat rahasia kepada kepala pengadilan provinsi Songkla, di mana persidangan kasus itu dilakukan, akan rencana pembunuhan terhadap dua hakim itu. Dua hakim tersebut diharapkan dijamin keamanannya.
Surat tersebut menyebutkan bahwa dua hakim tersebut, Yingyos Tan-orachorn dan Jutharat Sansewee merupakan target utama dari rencana pembunuhan kelompok perlawanan. Para pemimpin kelompok perlawanan akan membunuh dua hakim tersebut karena keputusan mereka atas kasus Tak Bai.
Seorang sumber mengatakan dua hakim yang menangani kasus tersebut, telah meminta kepada Ketua MA, Virat Limvichai dan ketua Komisi Yudisial, agar mereka dibawa keluar dari Songklha.Namun belum ada jawaban dan baru akan dibahas Komisi Yudisial, Jumat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Thaworn Senneam, meminta pasukan yang tak langsung memantau keamanan di selatan, segera ditarik. Menurut dia, akar masalah di selatan adalah konflik budaya dan etnik. Tentara lokal akan lebih tahu kondisi di selatan daripada tentara dari wilayah lainnya.fer/taq
